Recents in Beach

Darurat Sipil Jawaban Atas Wabah Radikalis


Oleh Raylis Sumitra
*Penulis Buku Jokowi Digdaya Tanpa Aji

Ngeri...
Begitu kata yang pas untuk mengambarkan situasi nasional saat ini.  Gerakan radikalis sudah merasuk hingga sendi-sendi kehidupan di akar rumput.

Ya,  penusukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM,  Wiranto di Serang pekan ini.  Sebuah bukti yang tidak terbantahkan.  Bahwa ancaman itu telah ada. Dan ancaman bisa terjadi dimana-mana, sporadis dan tentunya mencemaskan kehidupan berbangsa.

Tidak ada lagi pilihannya.  Segera menetapkan keadaan darurat sipil untuk membendung wabah radikalis ini.

Kaum radikalis melakukan aksinya dengan cara mendompleng jalannya proses Demokratisasi Politik Tanah Air.  Dengan bentuk dan pola yang bervariasi.  Mulai penyebaran kebencian dalam kampanye Pilpres,  Aksi MK,  Papua,  Hingga demo Mahasiswa.  Yang paling meprihatikan demo SMK.

Apa itu Darurat Sipil?

Ini yang harus kita pahami dahulu.  Agar tidak jadi nyiyiran dan bullyan kaum radikalis.

Darurat Sipil atau _"State of Emergency_ "
 Dalam *International Covenant For Civiland Political Rigt (ICCPR).* Sebuah perjanjian multilateral untuk pemulihan hak sipil dan politik yang ditetapkan PBB.

Berdasarkan 4 ayat (1) ICCPR,  keadaan darurat dimaknai sebagai “situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya”. General Comment No. 29 ICCPR, yang didopsi pada 31 Agustus 2001 memaknai keadaan darurat sebagai “suatu keadaan yang luar biasa—eksepsional dan bersifat temporer”.

Presiden Jokowi pun sudah mengeluarkan sikap tegas. Saat merespon penusukan Menkopolkan untuk melawan tindakan radikalis ini.

Jokowi harus Segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres)  kondisi situasi nasional menjadi darurat sipil.  Kita tidak perlu alergi dengan istilah tersebut.  Karena ancamanya kehidupan berbangsa dan disintergasi bangsa. Lebih utama dan mendesak.

Tentu saja,  rakyat Indonesia memilih kesatuan dan persatuan bangsa.  Dari mendengar nyiyiran kaum yang merasa paling demokratis.

Dengan berdasarkan Perppu No 23 1959 pasal 13, Penguasa darurat sipil dapat membatasi pertunjukan-pertunjukan. Demo atau unjuk (pertunjukan) rasa berarti juga bisa dibatasi bahkan dilarang dan penguasa dapat mekesampingkan UU lain termasuk juga HAM. Yang selama ini jadi persembunyian kaum radikalis

Penguasa Darsip ditunjuk dengan memberlakukan Aturan-aturan dan larangan sampai dengan kembalinya tertib dan aman lagi.

Posting Komentar

0 Komentar