Recents in Beach

Sebagai Penasehat PEPES Fadli Zon Akan Beri Bantuan Hukum Untuk 3 Ibu-Ibu Pemfitnah Jokowi


KAMISKOTCOM, Jakarta—Badan Pemenangan Nasinonal (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memberikan bantuan hukum bagi tiga ibu-ibu yang menjadi tersangka kampanye hitam ke Jokowi-Ma'ruf Amin yang dijerat UU ITE. Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan bantuan hukum diperlukan bagi siapa pun yang terjerat kasus hukum.

"Saya kira pasti, pasti ada. Artinya pendampingan hukum ya saya kira  mestilah siapa pun kalau memerlukan itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/2).

Selain itu, Fadli mengatakan tudingan TKN yang menyebut terdapat dalang di balik kampanye ketiga ibu, merupakan fitnah. Menurut Fadli, kampanye itu merupakan pendapat pribadi.

"Ya itu kan pendapat pribadi, orang kan boleh dong berpendapat seperti itu," kata Fadli.

Fadli menuturkan, kampanye yang dilakukan Prabowo-Sandi tak pernah terkait dengan kampanye hitam. Kampanye tim, kata dia, selalu kampanye positif dengan menyampaikan kritik dan evaluasi kebijakan pemerintah.

"Saya kira enggak ada kalau dari BPN, dari Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno tidak ada sedikit pun yang terkait dengan kampanye hitam. Kita tuh kampanyenya kampanye positif. Kalau kita mengkritik mengevaluasi kategori kampanye negatif ya enggak ada masalah," tuturnya.

Polisi telah menetapkan ketiga ibu-ibu Karawang sebagai tersangka dugaan kampanye hitam ke Jokowi. Ketiganya dijerat dengan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihak kepolisian telah mengantungi cukup bukti atas penetapan sebagai tersangka. Saat ini, ketiga ibu telah ditahan di Mapolres Karawang.

Sebelumnya diduga ketiga ibu-ibu itu anggota Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi alias Pepes, organ relawan yang tercatat di BPN Prabowo-Sandi. Namun, polisi menegaskan bahwa mereka bukan timses Prabowo-Sandi sehingga dijerat UU ITE dan bukan UU Pemilu.

Posting Komentar

0 Komentar