Recents in Beach

Kader PKS di Daerah Terus Rontok, Banyak yang Mengundurkan Diri Massal, Ada Apa Sebenarnya?


KAMISKOTCOM, Jakarta - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah ramai-ramai kompak mengundurkan diri dari keanggotaan partainya. Ada apa sebenarnya dengan partai tersebut?

Awalnya kejadian heboh saat puluhan pengurus dan kader PKS Banyumas mengundurkan diri. Mereka menilai pakta integritas yang harus diteken kader bermodel pemaksaan. 

"Modelnya lebih ke arah pemaksaan, kalau tidak mau tanda tangan dianggap tidak loyal. Sehingga ukurannya kita yang sudah bertahun-tahun kok tiba-tiba tandatangan. Sementara mereka yang tidak pernah aktif apa-apa tiba-tiba tandatangan dianggap loyalis," ujar Pembina Kader DPD PKS Banyumas Arif Awaludin saat dihubungi detikcom, Rabu (24/10).

Menurut dia para pengurus dan kader tidak mau menandatangani pakta integritas karena tidak pada mekanisme yang pas dalam sebuah organisasi. Padahal permintaan menandatangani pakta integritas itu turun langsung dari DPP PKS.

"Instruksi itu kan dari DPP, (seharusnya) ada SK nya. SK DPP nomor sekian, SK DPW dan SK DPD, ini tidak ada kayak begitu. Tiba-tiba setiap kader diminta untuk memberikan komitmen," ucapnya.

Dia mengaku juga tidak memegang surat pakta integritas itu. Pakta integritas itu, kata Arif dipegang oleh DPD PKS. Dirinya hanya mendapatkan surat untuk datang dan ikut menandatangani pakta integritas.

"Sekilas isi surat itu tuntutan pada loyalitas. Kalo buat kita secara formal siapa dulu ni yang minta kan. Karena selama ini tidak diminta, sejak dulu tidak ada tradisi seperti ini. Itu tidak pas, apa sih susahnya mengeluarkan SK, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," ujarnya.

Rupanya, langkah mundur itu tidak hanya terjadi di Banyumas. Lebih dari 60 orang kader utama DPD PKS Kabupaten Mojokerto disebut-sebut juga telah mengundurkan diri.

"Yang mundur dari PKS Mojokerto sekitar 60 kader utama atau kader terbina, sekitar separuhan. Unsurnya pengurus harian, pengurus kecamatan, serta kader non struktural," kata mantan Ketua Majelis Pertimbangan DPD PKS Mojokerto Luqman Fanani saat dihubungi detikcom, Kamis (25/10/2018).

Bahkan informasi dari mantan kader PKS lainnya menyebut jumlah kader partai yang mundur sekitar 100 orang. Dari jumlah itu, 12 orang pengurus DPD PKS Mojokerto.

Di antara puluhan kader PKS Mojokerto yang mengundurkan diri adalah Luqman. Luqman mengaku berkiprah bersama PKS sejak pertama partai ini berdiri, yakni tahun 1998.

"Saya secara resmi mengundurkan diri Sabtu yang lalu (20/10)," ujarnya.

Pihak DPP PKS pun angkat bicara soal fenomena tersebut. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengatakan pakta integritas yang disebut juga 'Ikrar Janji Setia' itu bagian dari upaya PKS menjaga kesolidan. Meski demikian, DPP PKS mempersilakan kadernya mengambil jalan lain jika tak setuju dengan 'Ikrar Janji Setia' tersebut.

"Menghadapi Pemilu 2019, kami menginginkan struktur dan kader PKS memiliki soliditas yang tinggi, sehingga struktur menyelenggarakan kegiatan ikrar kepada seluruh kader PKS untuk berjuang memenangkan PKS pada Pemilu 2019," kata Suhud kepada wartawan, Kamis (25/10/2018).

Suhud mengatakan 'Ikrar Janji Setia' adalah kebijakan internal PKS yang sah dilakukan setiap partai sesuai dengan AD/ART. Dia mengatakan setiap kader PKS diberi kebebasan untuk memilih melakukan ikrar itu atau tidak.

"Hal itu menjadi hak pribadi masing-masing kader. Kader yang tidak berkenan dengan kebijakan partai, tentu saja diberi kebebasan untuk mengambil jalannya sendiri. Tidak ada paksaan," ujarnya.

Posting Komentar

0 Komentar